Pernyataan Bahlil Mengejutkan, Garda Bangsa: “Menteri Kok Ga Paham Konstitusi dan Bikin Gaduh”

DKN Garda Bangsa menyayangkan pernyataan Menteri Bahlil. (Foto: Garda Bangsa Media).

Garda Bangsa Media- Menyikapi apa yang disampaikan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia soal klaim permintaan para pengusaha agar Pemilu 2024 diundur, mendapat reaksi keras dari Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa).

Tommy Kurniawan, Ketua Umum DKN Garda Bangsa menilai apa yang disampaikan Bahlil sangat tidak pantas dan terkesan mencari muka. Mengingat yang bersangkutan adalah menteri dari kalangan profesional, pembantu presiden dalam menjalankan program pembangunan, bukan melakukan “kampanye politik.”

Ketua Umum DKN Garda Bangsa Tommy Kurniawan. (Foto: Garda Bangsa Media).

“Saya kira justru yang disampaikan Bahlil bertolak belakang dengan semangat demokrasi & konsistensi yang diinginkan Presiden Jokowi, karena dalam beberapa kali kesempatan Pak Jokowi malah menolak wacana perpanjangan masa jabatan.” ungkap bro Tomkur sapaan akrabnya, Selasa (11/1/2022).

Masih menurut anggota Komisi VI DPR RI F-PKB ini, mestinya Bahlil konsentrasi penuh saja membantu Presiden Jokowi dalam percepatan recovery dunia investasi dan situasi ekonomi bangsa akibat pandemi.

Sedangkan Muhammad Rodli Kaelani, Sekjend Garda Bangsa menganggap Bahlil sedang melakukan “atraksi cari muka” ketimbang serius bekerja.

“Ini namanya bikin gaduh dan memperlihatkan beliau tidak paham konstitusi negara, malah bicara yang bukan domain tupoksinya,” tukas Rodli yang juga Mantan Ketum PB PMII.

Sekjen DKN Garda Bangsa M. Rodli Khaelani di sebuah kesempatan. (Foto ; Garda Bangsa).

“Menurut saya Istana harus menegur keras Bahlil bahkan direshuffle saja karena bisa memberi efek negatif publik terhadap pemerintah yang sedang banting-tulang dalam perbaikan ekonomi akibat pandemi, bukan malah berakrobat politik,” sambung bro Odie.

Ia menambahkan apalagi semangat Era Reformasi 1999 menegaskan jabatan Presiden yang hanya 2 periode sebagai bagian dari pengokohan Demokrasi yang sehat berbangsa dan bernegara.

Seperti diketahui kemaren (senin, 10/01) Menteri Bahlil Lahadalia mengklaim permintaan para pengusaha agar Pilpres 2024 diundur menanggapi hasil lembaga survei indikator.

Sedangkan menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 memuat bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah lima tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. (Gin).

Leave a Reply

Your email address will not be published.