Garda Bangsa: Menteri Kok Enggak Paham Konstitusi dan Bikin Gaduh

Ketum DKn Garda Bangsa Bro Tomkur (dua dari kiri) dan Sekjen DKN Garda Bangsa Bro Odie (dua dari kanan) bersama pimpinan DKN Garda Bangsa.
Foto: Garda Bangsa Media

JAKARTA- Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa) merespons pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia soal klaim permintaan para pengusaha agar Pemilu Presiden 2024 diundur. Sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai Bahlil hanya mencari muka.

Ketua Umum DKN Garda Bangsa Tommy Kurniawan menilai apa yang disampaikan Bahlil sangat tidak pantas dan terkesan hanya mencari perhatian. Sebagai menteri dari kalangan profesional, tugas Bahlil seharusnya hanya jadi pembantu presiden dalam menjalankan program pembangunan, bukan malah melakukan “kampanye politik”.

“Saya kira justru yang disampaikan Bahlil bertolak belakang dengan semangat demokrasi dan konsistensi yang diinginkan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, dalam beberapa kali kesempatan Pak Jokowi malah menolak wacana perpanjangan masa jabatan,” Kata sosok yang karib disapa Bro Tomkur tersebut.

Pria yang juga anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB itu menilai, seharusnya Bahlil konsentrasi penuh saja membantu Presiden Jokowi dalam percepatan recovery dunia investasi dan situasi ekonomi bangsa akibat pandemi.

Pernyataan lebih keras lagi dilontarkan oleh Muhammad Rodli Kaelani, Sekjen Garda Bangsa. Dia menganggap Bahlil sedang melakukan “atraksi cari muka” ketimbang serius bekerja.

“Ini namanya bikin gaduh dan memperlihatkan beliau tidak paham konstitusi negara, malah bicara yang bukan domain tupoksinya,” tegas Rodli yang juga Mantan Ketum PB PMII tersebut.

“Menurut saya Istana harus menegur keras Bahlil bahkan di-reshuffle saja karena bisa memberi efek negatif publik terhadap pemerintah yang sedang banting-tulang dalam perbaikan ekonomi akibat pandemi, bukan malah berakrobat politik,” Imbuh bro Odie, sapaan akrabnya.

Dalam pandangannya, ada banyak hal yang dicederai nantinya, apalagi semangat era Reformasi menegaskan jabatan Presiden hanya dua periode. Aturan itu dibuat sebagai bagian dari pengokohan Demokrasi yang sehat dalam berbangsa dan bernegara.

Sebelumnya, Menteri Bahlil Lahadalia pada Senin (10/1) lalu mengklaim ada permintaan dari para pengusaha agar Pilpres 2024 diundur, setelah menanggapi hasil jajak pendapat lembaga survei indikator.

Tentu saja, pernyataan itu juga tak sejalan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 7 yang memuat bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah lima tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. (DKN)

Leave a Reply

Your email address will not be published.